Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

  • Beranda
  • Profil
    Perpustakaan BKPKGaleri Kebijakan KesehatanPustakawan BKPK
  • Resources
    OPACRepositoryJurnal Berlangganan
  • Tautan
    Perpustakaan KemenkesKatalog Induk Nasional KesehatanHealth Science Journal of IndonesiaWeb Kebijakan Kesehatan
  • Berita
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Registrasi dan Praktek Perawat

Dwi Ananto W. - Nama Orang; Yessy Dessy Arna - Nama Orang; Hilmi Yumni - Nama Orang;

Nothing has been done with regard to the legalization of practicing nurses, their professional authority was never questioned, and there is no legal protection, since nursing was adnowledged as a profession in the Government Health Policy Report in 1984. Private nursing practice was considered illegal, eventhough such practices continue. Consequently, laws have been broken, ethical issues arisen and administrative procedures by-passed or ignored by some nurses. Ministry of health Decree N. 1239/2001 provides the long awaited legal permit, authority and legal coverage, and it requires nurses to comply. Method. This was a qualitative descriptive research using evaluation study design and was conducted involving 120 nures at several Puskesmas under Dinas Kesehatan Sidoarjo. The study was aimed at verifying the implementation of registration policy relating to private nursing practice, i.e. in fulfillment of the designated right, obligations, meeting the requirements regarding facilities. These aspects were regarded as the output, while the outcomes to be observed include understanding of health related laws and extent of professional responsibility. The study made use of Questionnares, depth interview method, and surveys using check lists Focused Group Discussion and exit interview were carried out to complete the gathered ata. Results. Data analyses showed that fulfillment (81.33%), obligation fulfillment (70.96%), nurse’s failure to obtain SIK and SIPP; minimum physical facility requirement (87.50%), although practicing nurses also provided antibiotic to their patients (output). The level of legal understanding was low (42.40%); understanding the detail of their obligations (64.17%). Both variables ( output and outcome) appeared rather low due to lack of access to information and lack of coordination across organizations (outcome). The summarizing figure for successfulness was 69.17%. Conclusion. Regulation sets up limit goverming nurse rights. Without SIK and SIPP nurses tend to abuse the professional jurisdiction. Administration of antibiotic to patients was a violation of professional authority and can be prosecuted on the basis of professional code of ethics (wanprestasi). The poor under standing of health related regulations and understanding the boundaries of their professional authority wre attributable to coordination factor, communication, information across organizations, and the existence of confidentiality construction between doctors and nurses regarding patients.


Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi Jurnal Penelitian Politeknik Kesehatan: 7(2): 1131
A00002697
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
Jurnal Penelitian Politeknik Kesehatan: 7(2): 1131
Penerbit
Surabaya : Politeknik Kesehatan Surabaya., 2009
Deskripsi Fisik
7p.
Bahasa
ISBN/ISSN
1693-3753
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
nursing
HEALTH POLICY
PROGRAM EVALUATION
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK merupakan pusat informasi dan referensi dalam bidang kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, kami menyediakan berbagai koleksi literatur ilmiah, laporan kebijakan, jurnal, buku, serta sumber daya digital lainnya yang relevan dengan sektor kesehatan.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?